BERANDA / e-FAKTUR / Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan

Halo Sobat ! saat ini kita akan membahas mengenai, hak dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak, faktur pajak dan faktur pajak gabungan. Mungkin sobat sekalian sudah sering dengar tentang faktur pajak pajak. Faktur pajak itu sangat erat kaitannya dengan PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP), Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP), Pajak Masukan (PM), dan Pajak Keluaran (PK)

 

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut PPN atas setiap transaksi yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kewajiban memungut PPN adalah mulai tanggal saat PKP tersebut dikukuhkan.

untuk memungut PPN, maka PKP harus  terlebih dahulu melakukan permohonan kode aktivasi dan password faktur pajak.

Setelah memiliki kode aktivasi dan password, barulah PKP dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, baik secara langsung ke kantor pajak atau juga bisa melakukan permintaan nomor seri pajak secara online.

Selain itu PKP juga berhak untuk mengkreditkan pajak masukan atas faktur pajak yang diterimanya, selama faktur pajak tersebut dapat dikreditkan.

Selanjutnya, setiap PKP wajib melaporkan pajak keluaran atas PPN yang dipungutnya, dan pajak masukan yang dikreditkannya di dalam SPT Masa PPN.

Apabila hasil perhitungan di SPT Masa PPN terdapat : pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan (PK > PM) maka atas selisihnya harus disetorkan oleh PKP.

Dan apabila yang terjadi sebaliknya, pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran (PM > PK ) maka atas selisihnya dapat direstitusi (permohononan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak) atau dikompensasikan (sebagai pengurang pajak keluaran ) ke masa pajak berikutnya

 

Pajak Keluaran adalah PPN yang kita pungut saat kita menjual

Pajak Masukan adalah PPN yang kita bayar saat kita membeli.

 

 

PKP wajib melapor SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutya, dan wajib menyetorkan PPN yang dipungutnya sebelum SPT Masa PPN dilapor. Penyetoran pajak dilakukan di Bank persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan kode billing pajak.

silahkan baca artikel Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PPN dan PPnBM agar lebih paham.

 

CONTOH CARA MENGHITUNG PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN

CV Makmur adalah wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Selama bulan Januari CV Makmur melakukan penjualan dengan nilai Rp 40.000.000. Selain itu CV Makmur juga membeli barang persedian dengan total nilai Rp 30.000.000

Maka : dari contoh kasus diatas, untuk memungut PPN, CV Makmur harus menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN sebesar Rp 40.000.000 x 10% = Rp 4.000.000 (pajak keluaran) . CV Makmur juga harus membayar PPN atas faktur pajak yang diterimanya sebesar Rp 30.000.000 x 10% = Rp 3.000.000. (pajak masukan)

Maka Selisih antara Pajak keluaran dan pajak masukan adalah Rp 4.000.000 – Rp 3.000.000 = Rp 1.000.000.

karena pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, atas selisih Rp 1.000.000 tersebut, maka PKP wajib menyetorkannya ke negara (bisa melalui bank atau kantor pos) dan melaporkannya di SPT Masa PPN bulan Januari paling lambat akhir bulan Februari.

Apabila SPT Masa PPN dilaporkan lewat dari bulan Februari, maka akan dikenai sanksi terlambat melapor SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000

Untuk menambah wawasan tentang PPN. Silahkan baca buku panduan tentang PPN. Klik link ini : Booklet PPN versi PDF

 

PENGERTIAN FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat Faktur untuk setiap :

  • Penyerahan Barang Kena Pajak ;
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak ;
  • Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud ; dan/atau
  • Ekspor Jasa Kena Pajak

 

KAPAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK ?

PKP yang ingin membuat faktur harus tahu kapan faktur dibuat. Karena kalau terlambat menerbitkan faktur, akan dikenai sanksi terlambat menerbitkan faktur. Faktur dibuat pada :

  • saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak ;
  • saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak ;
  • saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
  • saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN); atau
  • saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri

 

Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan
sumber foto : google.com

 

FAKTUR PAJAK GABUNGAN

Pengusaha Kena Pajak juga dapat membuat Faktur Pajak Gabungan. Faktur Gabungan adalah Faktur meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan faktur.

Syarat Faktur Gabungan ini adalah : dibuat paling lambat akhir bulan, dan atas penyerahan kepada pembeli yang sama.

Contoh kasus faktur pajak gabungan : misalnya PKP A melakukan penjualan kepada B  selama tanggal 3, 8, 15, 20, 25 Januari, penjualan kepada C tanggal 7 Januari, dan penjualan kepada D tanggal 11 Januari. Karena PKP A secara rutin melakuan penjualan kepada B, maka untuk mempermudah administrasi, PKP A dapat menerbitkan 1 buah Fatktur saja yang memuat PPN atas seluruh transaksi selama bulan Januari kepada B, yang disebut dengan Faktur Pajak Gabungan.

Faktur Pajak Gabungan ini harus diterbitkan paling lama pada akhir bulan Januari, yaitu 31 Januari. Kalau PKP A menerbitkan Faktur Gabungan bulan Januari lewat dari tanggal 31 Januari, maka PKP A dianggap tidak menerbitkan faktur dan akan dikenai sanksi.

Sementara untuk C dan D, PKP A harus menerbitkan masing-masing 1 buah faktur biasa. Tanggal penerbitannya tergantung mana yang terjadi lebih dulu, tanggal penyerahan barang atau tanggal pembayaran.

 

SANKSI FAKTUR PAJAK 2%

PKP dikenai sanksi administrasi sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) apabila tidak membuat faktur, tidak mengisi Faktur secara lengkap, dan melaporkan Faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur.

Orang Pribadi atau Badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dilarang membuat faktur pajak.

 

Penjelasan tentang Kode dan Seri Faktur Pajak dapat di baca pada artikel :

KODE STATUS DAN TRANSAKSI NOMOR FAKTUR PAJAK

About adminsp

BACA JUGA

cara mengajukan permohonan kode aktivasi dan password nomor seri faktur pajak

Cara Mengajukan Permohonan Kode Aktivasi dan Password

Kode Aktivasi dan Password – Setiap Pengusaha Kena Pajak atau yang sering disebut sebagai PKP wajib …

tinggalkan komentar