BERANDA / SERBA SERBI / Sanksi dan Denda administrasi pajak | PPh dan PPN

Sanksi dan Denda administrasi pajak | PPh dan PPN

Daftar Denda Pajak 

Denda Terlambat Bayar Pajak, Denda Tidak Bayar Pajak, Denda Terlambat Lapor Pajak 

Denda Pajak – Banyak orang yang punya kartu NPWP dengan status aktif yang tidak tahu apa kewajibannya. Kebanyakan wajib pajak mengira bahwa, kalau sudah punya NPWP tidak ada lagi yang harus dilakukan. Mereka mengira kartu NPWP sama dengan kartu KTP, SIM, STNK, Kartu Keluarga, dan kartu-kartu lainnya.

Atau ada juga yang berpikir, kalau pajak sudah dipotong dari penghasilannya, maka dia tidak perlu melakukan apa -apa lagi. Padahal,…. Did you know ? kalau setiap wajib pajak itu punya kewajiban pajak, membayar pajak dan melapor SPT (laporan pajak) .

Kalau  membayar pajak memang tergantung situasinya. Wajib Pajak yang tidak perlu bayar pajak adalah wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP, wajib pajak yang rugi, wajib pajak dengan status NPWP hapus (DE) dan wajib pajak dengan status NPWP Non Efektif (NE).

Tapi, walaupun tidak ada pembayaran, setiap wajib pajak tetap yang punya NPWP harus melaporkan penghasilannya ke dalam SPT (Surat Pemberitahuan). SPT tersebut kemudian disampaikan ke kantor pajak atau secara elektronik melalui internet (e-filling). Kecuali Wajib Pajak yang status NPWPnya tidak aktif (non efektif) maka dia tidak wajib lapor.

Pada saat mendaftar NPWP, baik secara online maupun daftar langsung ke kantor pajak, ketika proses pendaftarannya sudah selesai, pasti akan diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Penjelasan tersebut diberikan agar wajib pajak baru tidak lalai menjalankan hak dan kewajibannya.

Nah, bagaimana kalau orang yang punya NPWP tidak menjalankan kewajibannya : bayar pajak dan lapor pajak ? Setiap yang namanya kewajiban, kalau tidak dijalankan pasti ada konsekuensinya, termasuk di perpajakan. Nah dibawah ini akan dijelaskan denda pajak yang meliputi :

  • Denda Pajak karena Terlambat Bayar Pajak maupun Denda tidak bayar pajak
  • Denda Pajak karena Terlambat Lapor SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi
  • Denda Pajak karena Terlambat Lapor SPT Masa PPN
  • Denda Pajak karena Terlambat Lapor SPT Masa PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2) dan Pasal 25

 

Denda Pajak Terlambat Lapor SPT dan Bayar Pajak
Denda Terlambatlapor dan bayar pajak

 

 

1. Denda terlambat / tidak Bayar Pajak 

Wajib Pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terlambat menyetor/membayar pajak sesuai dengan kententuan maka akan dikenakan denda administrasi 2% perbulan dari pajak yang belum dibayar. Denda 2% dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Dimana bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

contoh cara menghitung sanksi terlambat bayar pajak :

CV. Maju Jaya punya kewajiban membayar pajak PPh pasal 25 (angsuran pajak) sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan. Ternyata angusuran pajak bulan Juli telat disetor oleh CV Maju Jaya. CV Maju Jaya menyetor angsuran pajak PPh Pasal 25 bulan Juli pada tanggal 20 Agustus. Menurut ketentuan, angsuran pajak PPh Pasal 25 harus disetor ke negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Karena CV Maju Jaya terlambat menyetor pajak PPh pasal 25, maka CV Maju Jaya akan dikenai denda sebesar 2% dari pajak yang terlambat disetor.

Denda yang harus dibayar oleh  CV Maju Jaya adalah : 2% x 1 (bulan) x Rp 2.000.000 = Rp 40.000.

 

arti dari bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh adalah : bagian hari dari satu bulan walaupun belum 30 hari dianggap satu bulan penuh. misalnya pada contoh diatas : PPh pasal 25 bulan juli dibayar pada tanggal 20 Agustus yang seharusnya paling lambat dibayar tanggal 15 Agustus. Dengan demikian CV Maju Jaya sudah terlambat menyetor pajak 5 hari (tanggal 16 sampai 20 Agustus). Walaupun terlambat 5 hari, dalam menghitung dendanya, keterlambatan 5 hari tersebut dianggap keterlambatan 1 bulan. Itulah arti dari bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

 

 

2. Denda Terlambat / Tidak melapor SPT Tahunan (laporan Pajak Tahunan)

Bagi wajib pajak yang terlambat melapor SPT Tahunan maka akan dikenakan sanksi pajak sebesar Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi dan sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk wajib pajak badan.

 

3. Denda Tidak / Terlambat melapor SPT Masa (laporan pajak bulanan) PPN

Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terlambat melapor SPT masa PPN  (Laporan Pajak Bulanan PPN) akan dikenakan denda pajak sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

 

4. Denda Tidak / Terlambat melapor SPT Masa (laporan pajak bulanan) PPh pasal 21, pasal 25, dll

Wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terlambat lapor pajak SPT masa PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25, akan dikenakan denda pajak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)

 

 

Kapan denda pajak dibayar ?

Denda pajak karena terlambat bayar pajak dan denda terlambat lapor pajak (lapor SPT) disetor ketika kantor pajak terdaftar menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan tersebut.

Karena untuk menyetor denda pajak dibutuhkan nomor STP yang harus dituliskan di Surat Setoran Pajak atau di kode billing pajak. Surat Tagihan Pajak (STP) harus dilunasi paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

About adminsp

BACA JUGA

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak

Bagaimana cara melakukan permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP) ? Mungkin pertanyaan ini sering ditanyakan oleh wajib pajak …

tinggalkan komentar